Kode Nomor Surat Dinas Yang Sesuai Ketentuan Permendagri

Daftar Isi

Kode nomor surat dinas yang betul adalah sesuai ketentuan / aturan Permendagri Nomor 78 Tahun 2012. Merupakan hal yang penting dan perlu dipedomani untuk lembaga atau organisasi pemerintah. Dalam hal ini sekolah juga merupakan bagian dari organisasi pemerintah yang tentunya juga harus menggunakan kode nomor surat ini dalam pembuatan surat dinas.

Kode Nomor Surat Dinas Yang Sesuai Ketentuan Permendagri Klasifikasi Arsip

Nah pada postingan kali ini saya akan berbagi kode nomor surat dinas yang sesuai dengan ketentuan terbaru untuk saat ini khususnya yang sering digunakan lembaga sekolah. 

Namun sebelum Anda lebih jauh mengetahui nomor kode surat dinas, ada baiknya mengetahui tentang Pengertian Surat Dinas telah saya share pada postingan sebelumnya. Nomor surat merupakan bagian surat dinas yang cukup penting.

Istilah Yang Harus Diketahui Tenaga Administrasi Sekolah pada Permendagri 78 Tahun 2012 

Ada beberapa hal tentang istilah yang perlu dipahami dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Istilah-istilah ini baiknya diketahui oleh Anda yang bertugas sebagai pengelola arsip di sekolah atau tenaga administrasi sekolah secara umum.

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau lembaga kearsipan.
6. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.
7. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.
8. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung Jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
10. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip

Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah meliputi:

• a. pengurusan surat;
• b. pemberkasan arsip; dan
• c. penyusutan arsip.

Pola klasifikasi disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas:

• 000 umum
• 100 pemerintahan
• 200 politik
• 300 keamanan dan ketertiban
• 400 kesejahteraan
• 500 perekonomian
• 600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan
• 700 pengawasan
• 800 kepegawaian
• 900 keuangan

Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan.

a) tata usaha pengolah mempunyai tugas:

(1) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah

(2) menyampaikan konsep dan net beserta 3 (tiga) kartu kendali kepada pengendali pada unit Kearsipan.

(3) menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.

(4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahanya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai pengolahanya kepada penyimpan.

b) unit kearsipan 

unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan.

(1) pengendalian mempunyai tugas :

(a) pemberian nomor kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tatausaha pengolah.

(b) penyimpanan kartu kendali

(c) Penyimpanan kartu kendali berwarna kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kendali.

(d) pengembalian kartu kendali berwarna merah kepada Tata Usaha Pengolah.

(2) penyimpanan mempunyai tugas penyimpanan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di Unit Pengolah.

(3) penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai penggganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.

Kode Nomor Surat Dinas Yang Sering Digunakan di Sekolah

Dan berikut ini adalah kode nomor surat dinas sesuai ketentuan permendagri terbaru yang sering digunakakan lembaga sekolah.

Kode Nomor	Uraian Jenis Klasifikasi Surat
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Lagu Kebangsaan
001.4	Daerah
002	Tanda   Kehormatan/Penghargaan
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional Agustus Hari   Pahlawan dan sebagainya
003.2	Hari Raya Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun
004	Ucapan
004.1	Ucapan Terima Kasih
004.2	Ucapan Selamat
004.3	Ucapan Belasungkawa
004.4	Ucapan Lainnya
005	Undangan
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah Untuk Rumah   Dinas
012.2	Perabot Rumah Dinas
020	PERALATAN
020.1	Penawaran
021	Alat Tulis
022	Mesin Kantor
023	Perabot Kantor
027	Pengadaan
028	Inventaris
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Sumber Daya Alam
032	Asset Daerah
040	PERPUSTAKAAN   DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Umum
041.2	Khusus
041.3	Perguruan Tinggi
041.4	Sekolah
041.5	Keliling
042	Dokumentasi
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Penataan Berkas
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Pemindahan Arsip
045.33	Penilaian Arsip
045.34	Pemusnahan Arsip
045.35	Penyerahan Arsip
045.36	Berita Acara   Penyusutan Arsip
045.37	Daftar Pencarian   Arsip
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan   Presiden/Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri Ke   Daerah
093	Perjalanan Pejabat   Tinggi (Pejabat Eselon )
094	Perjalanan Pegawai   Termasuk Pemanggilan Pegawai
095	Perjalanan Tamu Asing   Ke Daerah
096	Perjalanan   Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri Ke   Luar Negeri
420	PENDIDIKAN
420.1	Pendidikan Khusus   Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
421	Sekolah
421.1	Pra Sekolah
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Tinggi
421.5	Sekolah Kejuruan
421.6	Kegiatan Sekolah Dies   Natalis Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar
421.71	Reuni Darmawisata
421.72	Pelajar Teladan
421.73	Resimen Mahasiswa
421.8	Sekolah Pendidikan   Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar   Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan Masuk   Sekolah Testing Ujian Pendaftaran Mapras Perpeloncoan
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah   Klasifikasi Disini SPP
422.5	Beasiswa
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah Simposium
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan   Widyawisata KKN Studi Tur
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar Guru   Dosen Dekan Rektor Klasifikasi Disini: Guru Teladan
425	Sarana Pendidikan
425.1	Gedung
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan   Mahasiswa
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Sekolah
426	Keolahragaan
426.1	Cabang Olah Raga
426.2	Sarana
426.21	Gedung Olah Raga
426.22	Stadion
426.23	Lapangan
426.24	Kolam renang
426.3	Pesta Olah Raga   Klasifikasi Disini: PON Porsade Olimpiade dsb
426.4	KONI
427	Kepramukaan Meliputi:   Organisasi Dan Kegiatan Remaja
428	Kepramukaan
429	Pendidikan Kedinasan   Untuk Depdagri Lihat
430	KEBUDAYAAN
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi Termasuk   Pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha Pertunjukan   Hiburan Kesenangan
436	Kepercayaan
450	AGAMA
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat Fitrah
451.13	Puasa
451.14	MTQ
451.2	Rumah Ibadah
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan
451.41	Tinggi
451.42	Menengah
451.43	Dasar
451.44	Pondok Pesantren
451.45	Gedung Sekolah
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Buku
451.48	Dakwah
451.49	Organisasi / Lembaga   Pendidikan
451.5	Harta Agama Wakaf   Baitulmal dsb
451.6	Peradilan
451.7	Organisasi Keagamaan   Bukan Politik Majelis Ulama
451.8	Mazhab
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah
452.2	Tokoh Agama   Rohaniawan Pendeta Domine
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah
453.3	Tokoh Agama   Rohaniawan Pendeta Pastor
453.4	Mazhab
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah
454.3	Tokoh Agama   Rohaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi Keagamaan
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah
455.3	Tokoh Agama   Rohaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi Keagamaan
456	Urusan Haji
456.1	ONH
456.2	Manasik
800	KEPEGAWAIAN Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.04	Pengaduan
800.05	Tim
800.07	Statistik
800.08	Peraturan   Perundang-Undangan
810	PENGADAAN Meliputi:   Lamaran Pengujian Kesehatan Dan Pengangkatan Calon Pegawai
811	Lamaran
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon   Pegawai
813.1	Pengangkatan Calon   Pegawai Golongan
813.2	Pengangkatan Calon   Pegawai Golongan II
813.3	Pengangkatan Calon   Pegawai Golongan III
813.4	Pengangkatan Calon   Pegawai Golongan IV
813.5	Pengangkatan Calon   Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga   Lepas
814.1	Pengangkatan Tenaga   Bulanan / Tenaga Kontrak
814.2	Pengangkatan Tenaga   Harian
814.3	Pengangkatan Tenaga   Pensiunan
820	MUTASI Meliputi:   Pengangkatan Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Pangkat Pemindahan Pelimpahan   Datasering Tugas Belajar Dan Wajib Militer
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan Menjadi   Pegawai Negeri Tetap
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
821.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	Pegawai Golongan 1
822.2	Pegawai Golongan 2
822.3	Pegawai Golongan 3
822.4	Pegawai Golongan 4
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
823.1	Pegawai Golongan 1
823.2	Pegawai Golongan 2
823.3	Pegawai Golongan 3
823.4	Pegawai Golongan 4
826	Penunjukan Tugas   Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
830	KEDUDUKAN Meliputi:   Perhitungan Masa Kerja Penyesuaian Pangkat/Gaji Penghargaan Ijasah Dan   Jenjang Pangkat
831	Perhitungan Masa   Kerja
832	Penyesuaian Pangkat /   Gaji
832.1	Pegawai Golongan
832.2	Pegawai Golongan
832.3	Pegawai Golongan
832.4	Pegawai Golongan
833	Penghargaan Ijazah /   Penyesuaian
834	Jenjang Pangkat /   Eselonering
850	CUTI Meliputi Cuti   Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Hamil Cuti Naik Haji Cuti Diluar   Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/Umroh
856	Cuti Di Luar   Tangungan Neagara
857	Cuti Alasan   Lain/Alasan Penting
870	TATA USAHA   KEPEGAWAIAN Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi,Daftar, Riwayat Hidup,   Hak, Penggajian, Sumpah,/Janji Dan Korps Pegawai
871	Formasi
872	Bezetting/Daftar Urut   Kepegawaian
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitiminasi/Tanda   Pengenal
873.4	Daftar Keluarga   Perkawinan Perceraian Karis Karsu
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi   (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (daftar p)
932	SPM Pembangunan   (daftar p)
933	Penerimaan (daftar pp
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan   Pembukuan
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan   Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data   Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik   Pembangunan
950	PERBENDAHARAAN
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan   Negara
954	Pengangkatan/Penggantian   Pemimpin Proyak Dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan

Download Permendagri Tentang Kode Klasifikasi Surat

Agar lebih paham dan jelas silahkan download dan pelajari permendagari tentang klasifikasi surat dinas.

Permendagri 78 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas.pdf (Unduh)

 Lampiran Permendagri Klasifikasi Nomor Surat Dinas.pdf ( Unduh )

Selanjutnya: TENAGA ADMINISTRASI SEBAIKNYA TAHU PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

Download juga: ✉  APLIKASI CETAK AMPLOP SURAT EXCEL SIMPEL

Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . Semoga bisa dipedomani dan dilaksanakan bagi sekolah-sekolah agar sesuai dengan standar pola kearsipan pemerintah.

Jika ada Kritik dan Saran, sampaikan pada kotak komentar dan bantu bagikan ke sekolah-sekolah lainya. Terima kasih