Kurikulum Merdeka Sudah Resmi Diberlakukan Secara Nasional Tahun 2024

Daftar Isi

 Assalamulaikum Wr. Wb.

Salam sehat dan bahagia sahabat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) se-Nusantara.

Pada postingan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Kurikulum Merdea yang sudah resmi diberlakukan secara Nasional. 

Kurikulum Merdeka Berlaku Secara Nasional

Sebelumnya beredar kabar bahwa Kurikulum Merdeka akan berganti menjadi Kurikulum Nasional, ternyata informasi ini kurang tepat.

Berlaku Secara Nasional

Namun sebelum kita lanjut sebenarnya apa sih arti kata "nasional" itu? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata nasional sebagai berikut:

• nasional bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri
• menasional menjadi nasional
• menasionalkan membuat menjadi nasional;
• penasionalan proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat nasional
• kenasionalan sifat dan sebagainya yang ada pada bangsa; kebangsaan

Kurikulum Merdeka Sudah Resmi Diberlakukan Secara Nasional ini bersumber dari siaran live youtube Kemendikbudristek yang berjudul "Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran"

Secara eksplisit peresmian kurikulum merdeka berlaku secara nasional tidak ditemukan pada judul, namun dari isi video ada yang mengarah ke hal tersebut.

Namun intinya melaui siaran live tersebut dinformasikan tentang Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 

Permendikbud ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2024.

Permendikbud 12/2024 Kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA.

Selanjutnya kita akan coba apakah pada Permendikbud 12/2024 ada kata-kata Nasional?

Ditemukan sejumlah 11 kata "Nasional" dan berikut ini kalimatnya:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berwenang untuk menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia.
5. pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar.
6. pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial,ekonomi, politik, dan budaya.
7. Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial namun juga dapat mengalami berbagai isu.
8. Peserta Didik memilih minimal 2 (dua) keterampilan. Satuan Pendidikan dapat mengembangkan CP keterampilan sesuai konteks daerah dan dapat menyelaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ada.
9. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua Peserta Didik

Mungkin sampai sini Anda bingung? saya lagi ngapain sih... haha..

Lanjut baca saja, karena disini saya hanya share apa yang sedang saya pikirkan, jika Anda tidak paham itu tidak mengapa.. 

Pemberlakuan Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka 

BAB III

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 25

Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, pejabat pimpinan tinggi madya sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk:

• a. menyediakan panduan implementasi Kurikulum Merdeka;
• b. menyediakan buku teks utama;
• c. menyediakan perangkat ajar selain buku teks utama yang dapat langsung digunakan, dimodifikasi, atau dijadikan referensi;
• d. menyediakan sumber belajar dan pelatihan untuk Pendidik dan tenaga kependidikan;
• e. melakukan advokasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
• f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Pasal 26

Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

• a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
• b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
• c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal;
• d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;
• e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
• f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antarsatuan pendidikan.

Pasal 27

Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

• a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian;
• b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus;
• c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
• d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.

Pasal 28

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kurikulum Satuan Pendidikan

Pasal 29

(1) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan paling sedikit memuat:

• a. karakteristik Satuan Pendidikan;
• b. visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan;
• c. pengorganisasian pembelajaran; dan
• d. perencanaan pembelajaran.

(2) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.

(3) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.

(4) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota.

(5) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat.

(6) Panduan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum.

Pasal 30

Kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pemberlakuan Kurikulum Merdeka 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027; dan

b. Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan

menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2027/2028.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf f, dan huruf j dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau secara serentak;

b. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas; dan

c. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, dan huruf i yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. mata pelajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028;

b. Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penutup

Demikianlah postingan kali ini, dan postingan ini hanya sekedar celotehan saya saja dari copas-copas yang berhubungan dengan Kurikulum Merdeka Sudah Resmi Diberlakukan Secara Nasional Tahun 2024

Mohon koreksinya jika ada kekeliuran,

untuk lebih jelas silahkan simak Video berikut

dan download Permendikbud Nomor 12 Tahun 2023.

Wassalamaualikum Wr Wb.

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=K0AljvvVoaE

https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/SALINAN%20PERMENDIKBUDRISTEK%20NOMOR%2012%20TAHUN%202024.pdf