Tampilkan postingan dengan label Keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Keuangan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 04 Juni 2019

Juknis BOS 2019 Revisi apa yang berubah?

Baik pada postingan kali ini tasADMIN.id akan mencoba mencari tahu apa sih yang berubah pada juknis BOS 2019 revisi. Sebelumnya telah diundangkan Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang juknis BOS.  Dan saat ini sudah ada keputusan baru yaitu PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
permendikbud juknis bos 2019 revisi

Yang melatarbelakangi Permendikbud ini adalah untuk meningkatkan pembiayaan honor guru tetap yayasan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan operasional sekolah regular. Permendikbud ini mengubah Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler khususnya terkait besaran pembiayaan honor kepada guru yayasan pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, yang diselenggarakan masyarakat yang sebelumnya 15% (lima belas persen) di ubah menjadi 30% (tiga puluh persen)

Kalau pada juknis sebelumnya 22 Mei 2019 disebutkan:
* pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
Juknis Revisi 22 Januari 2019
* pembayaran honor bulanan guru yayasan atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;

Juknis BOS dan produk hukum kemdikbud selalu diupload dan dapat didownload oleh umum di alamat website https://jdih.kemdikbud.go.id/

Lalu apa yang perlu diperhatikan sekolah terkait juknis adalah membentuk tim BOS Sekolah Reguler yang mempunyai tugas:
Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Reguler Sekolah sebagai berikut:

a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;

c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada; d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;

f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Lihat juga tentang:
1. Update Data Bendahara di Dapodik
2. Contoh Format SK TIM BOS
3. Aplikasi laporan pembukuan dana bos

Demikianlah tentang revisi juknis bos tahun 2019, jika mau ikut berkomentar atau berpendapat bisa melalui kotak komentar. Semoga penggunaan dana BOS dapat berjalan dengan harapan pemangku kebijakan dan semua pihak.

Sabtu, 01 Juni 2019

CONTOH FORMAT SK TIM MANAJEMEN BOS SEKOLAH

Pada postingan sebelumnya telah kami share cara update data bendahara sekolah pada aplikasi dapodik untuk kepentingan sistem aplikasi Bantuan Operasional Sekolah BOS. Tentunya dasar untuk bisa entry data adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK). Kali ini coba share contoh format SK Kepala Sekolah tentang Manajemen Bantuan Operasioan Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. SK ini kami sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Unsur yang terilbat pada tim adalah  terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah dan Orang Tua / Wali Siswa. Dan berikut ini contoh format SKnya:

Contoh Format SK Tim Manajemen BOS Sekolah


PEMERINTAH KABUPATEN GEMAHRIPAH
DINAS PENDIDIKAN, KEPEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 1 PERCONTOHAN
Jalan Kebagusan, Kelurahan Berkah, Kec./Kab. Gemahripah
Kode Pos: 12345 Telepon: 0277 7777777

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 1 PERCONTOHAN
Nomor : 900/012/2019

Tentang
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PERCONTOHAN

Menimbang: Untuk memperlancar pengelolaan serta pengadministrian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri 1 Percontohan Kabupaten Gemahripah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesianomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama: Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Percontohan Kabupaten Gemahripah
Kedua: Personal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini wajib melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Bantaun Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 1 Percontohan.
Ketiga: Berlakunya Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan bahwa akan diadakan perbaikan seperlunya jika dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Gemahripah
Pada tanggal : 8 Februari 2019
Kepala Sekolah


Nama Kepala Sekolah
NIP. 19800001 199000 2 000


Lampiran SK Kepala SD Negeri 1 Percontohan
No : 900/012/2019
Tanggal : 8 Februari 2019

DATA NAMA TIM MANAJEMEN 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
SD NEGERI 1 PERCONTOHAN


No Nama/NIP Jabatan Tugas Dalam Tim
1 2 3 4
1. Nama Kepala Sekolah
NIP. 198000 199000 2 000 Kepala Sekolah Penanggung Jawab
2. Nama Bendahara
NIP. 11111 1111 11111 Guru Kelas Bendahara BOS
3. Nama Guru
NIP. 3333 3333 3333 333 Guru Kelas Anggota
4. Nama Komite
NIP. - Komite Anggota
5. Nama Orang Tua Siswa
NIP. - Orang Tua Siswa Anggota


Gemahripah, 8 Februari 2019
Kepala Sekolah


Nama Kepala Sekolah
NIP. 333 2222 3333 22




Lihat juga: Cara Update Data Bendahara Sekolah pada Dapodik

Demikian yang bisa kami share, semoga bisa mempermudah Anda atau sekolah dalam melengkapi kegiatan administrasi khususnya pengelolaan Dana BOS.

Rabu, 29 Mei 2019

CARA UPDATE DATA BENDAHARA DAN KS DAPODIK

Berdasarkan informasi dari laman portal dapodikdasmen tentang pemuathiran akun kepala sekolah dan bendahara sekolah pada aplikasi dapodik untuk persiapan sistem elektronik BOS yang diposkan oleh admin pada tanggal 25 Mei 2019. Informasi ini ditujukan kepada Ka Dinas Pendidikan Provinsi, Ka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala SD, SMP, SMA SMK, dan SLB di seluruh Indonesia.
update data bendahara bos dan KS dapodik
update data bendahara

Isi dari informasi tersebut adalah Kemdikbud telah merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) untuk digunakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekolah secara online. Teknisnya aplikasi SIPlah dan aplikasi Sistem Elektronik BOS lainya akan terintegrasi dengan Dapodik. Akun dalam aplikasi SIPlah dan apliksi Sistem BOS menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang ada pada aplikasi Dapodikdasmen.

tasADMIN akan mencoba memberikan tutorial cara melakukan pemutahiran data akun KS dan Bendahara Sekolah pada aplikasi dapodik berserta screen shootnya sebagai berikut.

A. Membuat / Update akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah

   1. Login pada aplikasi Dapodikdasmen sebagai operator. http://localhost:5774/
   2. Masuk ke Tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Kepala Sekolah

   3. Klik tab Penugasan --- Buat/Ubah Akun PTK

   4. Terdapat ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK

   5. Isikan data Username: email --- password: masukan passrod  --- Konfirmasi password: ulangi password --- simpan

   6. Langkah berikutnya masuk ke data rinci Kepala Sekolah, cek data tugas tambahan, pastikan Jabatan telah dipilih Kepala Sekolah, cek juga data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Kolom TST:Tanggal Selesai Tugas, jika masih aktif TST harus dikosongkan


B. Membuat/ Update akun tugas tambahan Bendahara Sekolah

   1. Login aplikasi dapodik sebagai Operator

   2. Masuk tab GTK --- pilih data GTK yang sebagai Bendahara Sekolah
       gambar sama dengan langkah A

   3. Pilih pada tab Penugasan --- Buat/Ubah AKun PTK
        gambar sama dengan langkah A

   4. Terdapat menu kententuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
         gambar sama dengan langkah A

   5. Isikan data username: email --- password: ketik passwordnya --- konfirmasi password: ketik ulang password --- simpan
         gambar sama dengan langkah A

   6. Selanjutnya masuk ke data rinci PTK yang menjadi Bendahara, cek pada tugas tambahan pastikan Jabatan telah dipilih Bendahara BOS, isikan SK dan TMT dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif, kolom TMT harus dikosongkan.
         gambar sama dengan langkah A

Lihat juga: Contoh Format SK Tim Manajemen BOS

Jika tidak Pilihan bendahara BOS Tidak tampil klik panah selanjutnya, atau pada halaman 2 Seperti dibawah ini
tugas tambahan ptk bendahara bos dapodik

C. LAKUKAN VALIDASI DAN SINKRONISASI DAPODIK


Setelah data diisi atau di update langkah selanjutnya tentunya jangan lupa untuk disinkron, Kalau info baru atau mendekati date line, biasanya server kelebihan muatan.


Demikianlah cara update data Kepala sekolah dan Bendahara sekolah untuk keperluan sistem aplikasi Dana BOS Pusat. Semoga nantinya aplikasi dari kemdikbud ini dapat bermanfaat dan tidak hanya aplikasi yang malah membuat beban kerja menjadi bertambah, karena kalau kita menilik Juknis BOS Pusat Tahun 2019 BOS tidak ada untuk Insentif Bendahara, padahal Bendahara juga merupakan Guru khususnya untuk di Sekolah Dasar (SD), Memang sih masih ada Kepala Sekolah yang tugas pokonya sudah tidak mengajar lagi tapi lebih ke manajerial, Kedepan semoga kebijakan menjadi lebih berimbang. Terima kasih

Sumber/referensi: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/pemutakhiran-akun-kepala-sekolah-dan-bendahara-sekolah-pada-aplikasi-dapodik-untuk-persiapan-sistem-elektronik-bos



Selasa, 07 Mei 2019

APLIKASI KWITANSI SEKOLAH TERBILANG OTOMATIS

Kwitansi / Kuitansi? adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Dalam pertanggung jawaban keuangan sekolah atau membuat SPJ diperlukan kwitansi. Pada kwitansi yang digunakan oleh sekolah khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah BOS harus menyetuji atau mengetahui Kepala Sekolah yang dibayarkan oleh bendahara sekolah. Untuk itu harus ditandatangani Kepala Sekolah, Bendahara, dan Penerima.
aplikasi kwitansi sekolah terbilang otomatis excel
tampilan aplikasi kwitansi excel

Pada kwitansi ada istilah lunas bayar, namun saya sendiri belum begitu paham terkait hal itu. Saya kutip dari website helpdeskapk.wikiapbn.org Tanggal lunas dibayar  pada kuitansi ditulis sesuai dengan tanggal transaksi pembayaran, sehingga walaupun kegiatan telah selesai bulan April tanggal lunas bayar tetap diberikan bulan Mei.

Langsung saja, aplikasi kwitansi ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan microsoft excel dengan macro terbilang. Macro terbilang ini untuk membuat otomatis angka berubah menjadi huruf. Karena menggunakan macro maka untuk menggunakan aplikasi kwitansi ini harus mengaktifkan/mengenable macro dan jikga menggunakan antivirus smadav maka harus diseting untuk izinkan macro script

Adapun Fitur yang ada pada Aplikasi Kwitansi  Excel ini adalah sebagai berikut:

1. Terbilang otomatis
2. Simpel dan ringan
3. Pilihan tema model kwitansi
4. Mudah dimodifikasi / disesuaikan dengan kondisi sekolah

Cara penggunaan Aplikasi Kwitansi Sekolah Excel

1. Ekstrak file dari .rar. Klik Kanan --- Ekstrak Here

2. Enablekan dulu macro pada excel;

3. Isikan data Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara, Daftar Penerima pada Sheet Menu Utama;

4. Isikan data transaksi pada sheet data. Gunakan paste spesial untuk jika ingin mengcopy  dari buku kas umum.


UNDUH APLIKASI KWITANSI SEKOLAH BERBASIS EXCEL

Aplikasi dapat diunduh/didownload pada link berikut: download sekarang

Pelajari juga tentang: Aplikasi alpeka BOS Permudah pembuatan laporan

Demikan tentang aplikasi kwitansi sekolah berbasis excel, yang dapat membantu mempermudah Bendahara Sekolah dalam membuat Kwitansi untuk keperluan SPJ.

Sabtu, 05 November 2016

PENATA USAHAAN DANA PENDIDIKAN BERBASIS AKRUAL

Pada kesempatan ini saya akan share materi sosialisasi pengelolaan dana pendidikan di sekolah berbasis akrual. File ini merupakan file power point yang saya dapatkan dari Bendahara BOS. Sekalian untuk belajar saya posting melalui blog ini. Mari kita lanjutkan.

PENATAUSAHAAN DANA PENDIDIKAN DI ERA AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI ................, Agustus 2016

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

gambaran umum akutansi berbasis akrual

LAPORAN KEUANGAN POKOK Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran
  • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Kelompok Laporan Finansial
  • Laporan Operasional (LO)
  • Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  • Neraca
  • Laporan Arus Kas (LAK)

Kelompok Catatan atas Laporan Keuangan
  • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK
BASIS KAS
  • Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
  • Basis Kas diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan

BASIS AKRUAL
  • Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
  • Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

PENDAPATAN-LO
  • Tidak selalu berdasarkan penerimaan kas
  • Penerbitan dokumen yang  telah menimbulkan hak bagi pemerintah dipakai  sebagai dasar untuk mengakui Pendapatan pada tahun berjalan dan pengakuan atas Piutangnya
BEBAN
  • Tidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa

BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN

Akrual
Laporan Operasional (LO)
Neraca
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kas
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
Laporan Arus Kas (LAK)



HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Pelaksanaan Anggaran :
SAL/SiLPA (tahun berjalan) pada LRA akan dimasukkan ke dalam LPSAL untuk menambah saldo SAL/SiLPA (awal)
lra laporan realisasi anggaran

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan  Finansial :
Saldo Surplus/Defisit pada LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE
Saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbawa ke Neraca

neraca akrual

Bagaimana dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di satuan pendidikan?
Mengingat Sekolah merupakan bagian dari Entitas Dinas Pendidkan yang memerlukan dana APBD, maka penatausahaan keuangan sekolah mengikuti ketentuan yang berlaku umum pada pengelolaan keuangan daerah.

Bagaimana dengan dana yang berasal dari Komite, DIPA Kementerian Pendidikan maupun dana Hibah seperti BOS?
Dana Komite maupun DIPA Kementerian baru menjadi Hak Sekolah/Pemda sepanjang telah dilakukan Serah Terima atas BMD yang berasal dari dana tersebut

Dana Hibah terutama BOS diberikan dalam bentuk uang, maka sejak menerima uang tersebut telah diakui dan dicatat sebagai penerimaan sekolah.

Apakah Pemerintah Daerah juga mengakui dan mencatat hal yang sama??
Mari kita cermati Fatwa dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menjawab permintaan penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas  Penganggaran dan Pengakuan Dana BOS

 Fatwa dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Dalam praktik tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUN/RKUD, terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), bahkan ada yang langsung digunakan oleh Satuan Kerja (Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Beberapa praktik terkait dengan
penerimaan pendapatan yaitu:

3. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD.
Pada kondisi ini, pendapatan diterima langsung dan digunakan untuk operasional entitas penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan tidak dilaporkan kepada BUD.
Contoh:Hibah langsung dana yang diterima oleh suatu satuan kerja yang menjadi bagian dari entitas pelaporan yang kemudian langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUN/RKUD.

Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP 01 huruf c dan e adalah: untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  1. pada huruf c; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  2. pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.
Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh pendapatan yang berbentuk kas wajib disajikan sebagai bagian sumber daya kas oleh entitas yang menggunakannya.


Pengakuan Pendapatan Hibah Basis  Akrual
(Bultek 13 Akuntansi Hibah)
Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah  timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak  perlu dibayar kembali.
Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
  1.  Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
  2. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
  3.  Jumlahnya dapat diestimasi secara andal
Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.
Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di  Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena  Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutary report.


Pencatatan di LRA
Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Daerah pada saat Kas diterima adalah sebagai berikut:

DR     Akun Perantara             xxx.xxx
CR     Lain-lain Pendapatan
           Daerah yang Sah (Hibah) LRA         xxx.xxx


Pencatatan di Laporan Operasional
Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:

    DR Kas di Kas Daerah             xxx.xxx
    CR Lain-lain Pendapatan Daerah
                   yang Sah (Hibah)-LO             xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

    DR Aset Tetap . Jenis Aset         xxx.xxx
    CR Lain-lain Pendapatan Daerah
                  yang Sah (Hibah)-LO            xxx.xxx

Pengukuran
Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.


Lihat juga: LAPORAN BARANG PERSEDIAAN DI SEKOLAH 

Demikianlah yang bisa saya posting pada kesempatan ini semoga bermanfaat.

Senin, 23 Mei 2016

Cara Laporan Dana BOS Online SD SMP SMA Tahun 2016

Salam...  Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan sharing cara ataupun panduan singkat laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat secara online. Beberapa waktu yang lalu untuk laporan BOS Online sulit, tepatnya tidak bisa diakses. Dari hasil folow facebook admin yang mengurusi data dapodik atau SSO Aplikasi Kemdikbud. Ternyata server memang sedang dalam pengembangan untuk mengakomodir supaya dari dapodikmen bisa ikut menggunakan fasilitas SSO ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang yang menerima Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) Pusat tidak hanya SD dan SMP, tetapi SMA juga. Pada tahun 2016 ini SMA juga bisa melaporakan penggunaan dana BOS Pusat secara online
 Single Sign On Dapodikdasmen
tampilan login lapor bos versi sebelumnya

Lalu SSO itu apa? SSO adalah singkatan dari  Single Sign On, yang kurang lebih dapat diartikan satu akun untuk login. Harap maklum jika salah mengartikan. SSO ini didapat dari username dan password dapodikdasmen. Sehingga untuk bisa melaporkan BOS Secara online harus mengetahui username dan password dapodikdas atau dapodikmen. SSO sendiri diterapkan untuk mengakses aplikasi-aplikasi dibawah naungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (kemdikbud). Tetapi selain SSO yang didapatkan dari dapodik maupun dapodikmen ada SSO yang didapat dari akun operator sekolah yang sebelumnya harus mendaftar di website www.sdm.kemdikbud.go.id. Nah disini saya masih kurang mengerti, artinya masih ada dua akun SSO, jadi belum Single Sign On dong? hehee,, tapi apapun itu kita intinya sudah tau ada dua macam akun SSO. Karena pada postingan kali ini kita akan laporan BOS Online maka kita gunakan SSO dari Username dan Passwod Dapodik.

Berikut ini cara melaporakan BOS Pusat Oneline.


1. Kunjungi website bos kemdikbud yang berlalamtkan di http://bos.kemdikbud.go.id/ lalu pilih login dapodik seperti gambar berikut ini. Atupun bisa langsung melalui link http://bos.kemdikbud.go.id/v2/index.php/login

website bos kemdikbud
2. Selanjutnya kita masukan username dan password dapodik / dapodikmen lalu pilih/klik tombol login. Untuk tampilannya loginya sudah berbeda dengan yang sebelumnya, seperti ini tampilan login lapor bos tahun 2016 terlihat lebih keren.
tampilan login lapor bos pusat online
tampilan login lapor bos online 2016
3. Jika berhasil login, maka Anda akan masuk ke dalam halaman dasboard lapor BOS. Ada bilah menu di samping yaitu Profil Sekolah, Lapor, dan Logut. Menu Profil berisi profil sekolah yang datanya otomatis terisi sesuai entrian pada dapodik atau dapodikmen. Menu Lapor untuk lapor. Menu Logout untuk keluar. Untuk mulai lapor kita pilih menu Lapor kemudian pilih tambah,
tampilan menu laporan bos pusat
4. Setelah itu kita entrykan / laporan penggunaan dana bos per komponen belanja. Untuk itu kita perlu mengetahui atau terlebih dahulu membuat laporan bos format per kompone belanja yang terdiri dari 13 Komponen. Untuk membuat laporan ini bisa dengan mudah menggunakan Aplikasi Alpeka BOS. Tentang APLPEKA BOS, bisa dilihat pada postingan sebelumnya. http://tasadmin.blogspot.com/2016/04/alpeka-bos-aplikasi-pelaporan-keuangan.html

Selanjutnya kita mulai entry laporan online bosnya dengan memilih tahun Anggaran. Pada saat saya login tersedia tahun Anggaran 2016. Sebelumnya saya telah mengentry triwulan satu tetapi karena ini versi baru, kita nampaknya harus entry ulang lagi, karena mungkin databasenya jadi satu, dikarenakan untuk jenjang SMA juga melakukan pengentryan laporan BOS Online ini.

Setelah itu pilih Triwulan, Penerimaan Dana Triwulan, dan kemudian isi penggunaaan dana per komponen yang terdiri dari:
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
  4. Kegiatan ulangan dan ujian;
  5. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
  6. Langganan daya dan jasa;
  7. Perawatan sekolah;
  8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer;
  9. Pengembangan profesi guru;
  10. Membantu siswa miskin;
  11.  Pembiayaan pengelolaan BOS
  12. Pembelian perangkat komputer;
  13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi

laporan online 13 kompone bos
 5. Setelah semua form diisi, kita lanjut simpan dengan memilih/mengklik tombol proses. Setelah data tersimpan dan kita akan menutupnya jangan lupa kita pilih loguout untuk keamanan, meskipun telah diseting dari server agar logout otomatis pada periode tertentu tetapi lebih baik kita klik sendiri.

Lihat video langsung di youtube klik: https://youtu.be/AwFuwlgTWL4

Terkait Laporan BOS
  1. Download Aplikasi ALPEKA BOS Terbaru
  2. Slide 1 Panduan Aplikasi ALPEKA BOS
  3. Slide 2 Panduan Aplikasi Alpeka BOS
  4. Bayar Pajak Online EBilling

Demikianlah cara lapor BOS Pusat secara online, mudah-mudahan dana BOS bisa digunakan secara tepat sasaran dan maksimal oleh sekolah sehingga dapat meningkatan mutu pendidikan. Semoga postingan sederhana ini bermanfaat. Terima kasih

Jumat, 13 Mei 2016

Bayar Pajak melalui e-Billing pengganti SSP

Sekarang untuk membayar pajak/meyetor pajak bisa menggunakan ebiling. Dengan ebiling makat tidak lagi menggunakan SSP Pajak alamat ebillingnya https://djponline.pajak.go.id/
Informasi lengkap mengenai ebilling bisa mengunjungi website pajak http://www.pajak.go.id/e-billing
Dengan menggunakan ebilling pajak, kita mengentrikan langsung pajak yang akan disetorkan. Setelah kita mengentri sampai selesai kita akan memperoleh kode billing. Kode itu kita cetak dan kita tunjukan ke petugas Bank atau kantor pos, sesuai dimana kita akan membayar atau menyetor pajak. Dengan ini kita tidak menggunakan SSP atau surat setoran pajak yang jumlahnya 5 lembar. Namun untuk pelaporan spt masa jadinya kita tidak melampirkan SPP. Untuk menggunakan fasilitas ebilling pajak ini kita harus mendaftarkan dahulu dan meminta nomor efin ke kantor pelayanam pajak di tempat saudara.

pajak online ebilling


 Dan berikut ini cara langkah menyetor pajak melalui ebilling.

1. Kunjungi  https://djponline.pajak.go.id/ dan login. Masukankan NPWP, Password, dan Captha.. untuk langsung menuju ebiling bisa langsung gunakan alamat https://sse2.pajak.go.id/
login djp online pajak
2. Jika sudah berhasil login maka langkah selanjutnya adalah memilih menu Ebiiling. Bisa mengkklik logo ebilinng maupun tulisan ebilling pada tab menu, seperti gambar di bawah ini.
ebilling system pajak
3. Kemudian kita pilih isi SSE. Kita masukan sendiri data pajak yang akan kita setor atau bayar. Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Jumlah Setor, Terbilang. Untuk terbilang tidak dientry manual tapi akan otomatis terisi. Di sini ada catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya. Oh iya utuk Jenis setoran PPN tidak ada lagi kode 900 adanya 910, 920, dan 930. Ini sesuai dengan peraturan ditjend pajak pertanggal 19 Januari 2016 nomor S-6/PJ.13/2016.
Kode jenis Setoran 910 untuk bendaharawan APBN. Bendaharawab APBN adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat pada kantor / satuan kerja kementrian negara / lembaga.
Kode jenis setoran 920 untuk Bendahara APBD. Bendaharawan APBD adalah Bendaharawan Pemerintah Daerah pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.
Kode setoran 930
untuk Benahadawan Dana Desa. Benadaharawan Dana Desa adalah Bendaharawan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
isi sse pajak online

4. Isi data pajak dengan lengka, jika suda tekan simpan
isi pajak  ppn online
sipan sse pajak online


5. Setelah itu kita pilih Kode Billing. Disini ada keterangan, Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawa isian kode billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.
dapatkan kode billing pajak online
6. Setelah itu akan muncul kode biing dan masa aktif kode biling, kode billin ini adalah kode untuk melakukan pembayaraan.
kode billing untuk bayar pajak


7. Kemudian kita cetak kode billing, akan muncul seperti gambar dibawah ini. Gunakan cetakan kode biling ini untuk ditunjukan saat kita melakunan pembayaran di Bank atau Kantor POS. Dan munkin cetakan kode biling ini digunakan juga daat melaporan SPT masa pajak.
lembar cetak kode ebilling pajak

 Video Rekaman



Klik link untuk melihat langsung di youtube https://youtu.be/Q_tCYMtfnpI

Demikianlah cara membayar pajak melalui eBilling versi 2016. Semoga bermanfaat, dan pajak yang kita bayar/setor benar-benar dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara.